Surabaya (Kotapraja.com) – Truk Lumbung Pangan, sebagai etalase pengendali inflasi untuk kabupaten/kota (EPIK), resmi diperkenalkan di lokasi yang ditentukan. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim, M. Noor Nugroho, di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya pada hari Senin (17/3/2025).
Inisiatif ini memanfaatkan kendaraan truk sebagai toko bahan kebutuhan pokok murah yang bergerak, dengan dukungan dari Kantor Perwakilan BI Jatim.
Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa mobil EPIK ini merupakan bagian dari upaya untuk menstabilkan harga. Dengan tujuan mengendalikan inflasi yang menyasar seluruh daerah di Jawa Timur, terutama kawasan yang mengalami lonjakan harga signifikan. “Program ini berkeliling untuk memberikan akses harga beberapa sembako,” jelas Khofifah kepada awak media.
Truk EPIK yang diluncurkan membawa 5 ton beras JATIM CETTAR, yang akan didistribusikan ke 13 Toko EPIK di 8 kabupaten/kota yang telah bekerja sama dengan BUMD PT. JGU sebagai distributor, termasuk Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Jombang, dan Kab. Ngawi.
“Beras yang dikirimkan tadi adalah beras premium 5 kg, dan nantinya juga akan ada yang 3 kg untuk kebutuhan zakat fitrah misalnya,” jelas Khofifah.
Program Lumbung Pangan EPIK merupakan langkah nyata dari Kerjasama Intra Provinsi (KIP) dalam upaya pengendalian inflasi.
Terdapat dua jenis Lumbung Pangan EPIK, yaitu Lumbung Pangan EPIK Reguler yang berlokasi di 13 titik di 8 Kab/Kota dan Lumbung Pangan EPIK Mobile yang memanfaatkan truk sebagai toko bahan pangan murah yang bergerak.
“Dengan diluncurkannya program EPIK ini, pengendalian inflasi dapat secara aktif menyasar ke seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya daerah yang tengah menghadapi fluktuasi harga yang tinggi,” terang Khofifah.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Prov. Jatim, M. Noor Nugroho, menambahkan bahwa operasional kendaraan pengendalian inflasi ini akan memanfaatkan program sinergi BUMD Jatim. Oleh karena itu, kerjasama berbagai elemen sangat penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.
“Selain itu, berdasarkan pengalaman pengendalian inflasi komoditas beras tahun 2023, TPID telah menerapkan kebijakan korporasi untuk petani di Jawa Timur melalui kelembagaan Koperasi Multi Pihak (KMP). Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mengendalikan inflasi,” pungkasnya. (*)
